Konsepsi Membangun Purbalingga Secara Berkesinambungan

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Thn. 2008, pada hakekatnya memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup berbagai kewenangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan otonomi daerah, sebenarnya maju atau mundurnya suatu daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan. Hal ini juga sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan pembangunan yang pada hakekatnya untuk melakukan perubahan secara terstruktur dan sistematis menuju kondisi yang lebih baik sebagaimana dicita-citakan masyarakat, utamanya adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara holistic (lahiriah dan bathiniah).

Indikator keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya diukur dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di bidang ekonomi seperti sandang, papan dan pangan mencakup kemampuan daya beli); kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Indicator ini biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI). Dengan demikian, tujuan pembangunan adalah membangun manusianya, bukan sekedar menempatkan manusia sebagai sumber daya atau alat/faktor produksi untuk menghasilkan pendapatan.

Banyak kekuatan atau kelebihan, kelemahan atau kendala, peluang atau kesempatan, dan tantangan atau ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga dan perlu dikelola dengan tepat sehingga mendatangkan keuntungan bagi Kabupaten Purbalingga. Semuanya ini dapat dicapai apabila kita dapat menentukan prioritas dan strategi pembangunan daerah secara tepat yang mencakup berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial-budaya, infra struktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hakekat pembangunan itu sendiri, maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dengan pembangunan bidang dan sector lainnya. 

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si selama 10 tahun (periode pertama didampingi Wakil Bupati Drs. Soetarto Rachmat dan periode kedua didampingi Wakil Bupati Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si), pada dasarnya telah berjalan dengan sangat baik, walaupun di beberapa bidang barangkali masih perlu ditumbuhkembangkan dan dioptimalkan lagi. Permasalahan kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur perdesaan dan kualitas sumber daya manusia masih perlu mendapatkan perhatian secara proporsional. Pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata berorientasi pada angka-angka pertumbuhan, namun harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, keadilan dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pembangunan pertanian dan pengembangan UMKM/UKM diharapkan dapat diberi ruang yang memadai dan menjadi prioritas utama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan mampu mempunyai daya saing di era perdagangan bebas.

Pembangunan yang berpijak pada produktivitas sebagai salah satu ciri pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan, dengan tetap berusaha menjaga kondusivitas iklim investasi, dan harus tetap bertumpu pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi. Hal ini dapat terwujud apabila investasi di Kabupaten Purbalingga tidak semata-mata mengeksploitasi tenaga kerja, namun juga memberikan dampak kesejahteraan melalui peningkatan upah dan ketrampilan, sehingga akan terbangun jiwa ‘entrepreneuer’ masyarakat untuk dapat mandiri. Di samping itu juga perlu adanya keseimbangan pengembangan industri pertanian/agro, pariwisata, jasa dan manufaktur yang berorientasi ekspor.

Dalam pembangunan ekonomi, juga perlu adanya prioritas pada peningkatan produktivitas, kualitas produksi dan distribusi. Hal ini dapat dicapai apabila dalam pembangunan ekonomi dikembangan prinsip ‘employment friendly’, yaitu pertumbuhan yang kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja dan ‘enviromental friendly’, yaitu senantiasa memperhatikan aspek lingkungan dalam arti luas serta ‘sustainable’. Dalam hal distribusi, maka perlu adanya pengembangan jejaring pemasaran produksi, sehingga hasil-hasil produksi dapat dipasarkan dan mendatangkan keuntungan secara signifikan.

Dalam pembangunan juga harus dikembangkan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga perlu adanya upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kota-desa, antar jender dan antar warga masyarakat Kabupaten Purbalingga tanpa terkecuali. Oleh karena itu maka disparitas antar wilayah sebagai akibat kapasitas dan potensi dapat diatasi secara bijak dan proporsional. Pembangunan sarana-prasarana, infra struktur dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, utamanya masyarakat miskin harus terus dikembangkan. Pembangunan juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk dapat mengakses sumber daya dan fasilitas ekonomi dan sosial. Program subsidi bunga yang telah dijalankan beberapa tahun, raskin dan program-program fasilitasi lainnya harus dapat menyentuh kepentingan rakyat dan sesuai peruntukannya, sehingga tidak ada yang salah arah, salah sasaran dan salah program.

Harus diingat, bahwa pembangunan adalah ‘dari, oleh dan untuk masyarakat’ atau yang dikenal dengan istilah DOUM. Prinsip ini merupakan prinsip ‘pemberdayaan masyarakat’, harus selalu dikembangkan sehingga masyarakat tidak sekedar sebagai obyek pembangunan, namun dapat berperan sebagai subyek dan pemanfaat dari proses pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila APBD lebih diprioritaskan pada program-program pemberdayaan yang disinergikan dengan program-program pembangunan desa melalui ADD. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kesinambungan, artinya pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan kesinambungan dari program sebelumnya dan senantiasa mengedepankan aspek kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian dalam pembangunan harus berwawasan lingkungan, mengedepankan peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan pencapaian sebelumnya.Keberhasilan pembangunan tidak ada artinya apabila ternyata menyisakan masalah dan tidak ada benang merahnya dengan yang telah dirintis sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan, maka perlu penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance). Peningkatan kapasitas birokrasi, kelembagaan dan regulasi adalah mutlak dilaksanakan, sehingga akan tercapai Birokrasi Pemerintah Daerah yang professional. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah upaya meningkatkan dan menjaga hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislative, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dan partai politik, sehingga kondisivitas politik di Kabupaten Purbalingga selalu terjaga dengan baik. Di samping itu juga perlu upaya meningkatkan kerja-sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga donor yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas daerah dalam pembangunan.

Konsep pembangunan perdesaan yang diarahkan pada ‘pemberdayaan desa’, yaitu suatu tekad yang kuat untuk membangun daerah yang berorientasi memajukan desa sebagai desa yang ideal (gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja). Desa ideal dalam konsep ‘pemberdayaan desa’ adalah desa yang mandiri yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal dan sumberdaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dibina secara intensif dan konsisten oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk mewujudkan desa ideal sesuai dengan konsep ‘pemberdayaan desa’ maka alternative kebijakan yang perlu mendapat prioritas adalah : 

1. Penguatan regulasi yang terkait dengan pemerintahan, kelembagaan dan Badan Usaha Milik Desa
2. Penguatan kapasitas dan kompetensi Aparat Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD)
3. Penguatan keuangan desa (Alokasi Dana Desa/ADD); 
4. Penguatan kewenangan desa, terutama kewenangan yang bersifat mengatur untuk mengelola potensi/sumber daya desa desa; 
5. Meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Melakukan upaya-upaya percepatan/akselerasi pembangunan perdesaan; 
7. Mendorong pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti LKMD/LPMD, PKK, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan RT/RW; 
8. Mendorong dan menumbuhkembangkan keberadaan Pasar Desa dan BUMDes; 
9. Mendorong berfungsinya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); 
10. Mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD); dan
11. Penguatan program-program pengentasan/ penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, baik yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN/Urusan Bersama (UB).

Fungsi birokrasi pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi dan reorientasi fungsi birokrasi terhadap pelayanan prima sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan upaya merubah sikap/mental birokrasi. Di samping itu, dalam rangka penguatan kapasitas birokrasi, maka perlu upaya peningkatan kemampuan aparatur agar menjadi birokrasi yang professional. Profesionalitas birokrasi diarahkan untuk melayani masyarakat, mengelola pembangunan daerah dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan etos kerja/kinerja aparatur, maka perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan melalui perlindungan/jaminan hak-hak pegawai, pemberian reward and punishment dan sebagainya, sehingga akan tercipta aparatur yang bebas KKN, bertanggungjawab, professional, produktif dan efisien. 

Dikembangkannya kepemimpinan yang dialogis/responsif di semua tingkatan, sehingga setiap pimpinan dapat ngemong, ngayomi dan nyukupi, adalah sesuatu yang sangat penting, dan menjadi sesuatu yang sangat urgen. Oleh karena itu, maka pengelolaan organisasi pemerintahan secara efisien dan responsive dengan cara merevitalisasi kelembagaan yang sudah ada. Agenda yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan 3 agenda besar dalam penataan birokrasi pemerintahan, yang meliputi : agenda intelektual, agenda manajerial dan agenda behaviour/attitude.

Hubungan yang proporsional antara eksekutif dengan legislative adalah sangat penting, karena lembaga legislatif merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis tanpa saling intervensi, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien dan kondusifitas daerah tetap terjaga.

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, maka perlu dikembangkan kerja-sama dengan berbagai pihak, baik dalam skala regional maupun nasional. Kerja-sama yang dikembangkan utamanya adalah untuk memperkuat daya saing ekonomi, menarik investasi dan sekaligus meningkatkan akses pemasaran produk-produk unggulan Purbalingga. Di samping itu, kerja-sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kapasitas daerah dan kemampuan keuangan/pembiayaan pembangunan.

Dalam kondisi perekonomian yang belum stabil dan keuangan daerah masih sangat tergantung kucuran dana dari Pemerintah Pusat, maka sangat banyak tantangan dalam mewujudkan kondisi ideal yang dicita-citakan. Oleh karena itu, ketepatan program dan sasaran serta berbagai langkah strategis perlu disusun secara cermat dan akurat dalam membangun daerah.

Dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta atas pertolongan, bimbingan dan petunjuk Allah SWT, maka cita-cita luhur untuk memajukan Kabupaten Purbalingga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat niscaya dapat tercapai. 

Sumber:http://bapermaspbg.blogspot.co.id/2010/10/konsepsi-membangun-purbalingga-secara.html

Read More

Tempat Wisata Terbaik di Purbalingga

Purbalingga - Mau liburan di Kabupaten Purbalingga, tapi bingung mau kemana. Gak usah bingung – bingung nih kami sajikan beberapa objek wisata yang ada di Daerah Purbalingga ini, diantaranya :

1 . Owabong atau Obyek wisata air Bojongsari

Disini anda dapat menikmati kesegaran mata air pegunungan dengan wahana WaterBoom, Gokar dan Fun Rafting. Lokasinya ada di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

2. Desa Wisata Karangbanjar

Desa Wisata Karangbanjar terkenal dengan suasana desanya yang alami dan terdapat aneka pusat kerajinan rumah tangga.

(foto; http:2.bp.blogspot.com)

3. Curug Silintang dan Silawang Purbalingga

Tempat Wisata yang berupa air terjun, lokasinya berada di Desa Tlahab, Kecamatan Karangreja, Purbalingga.

4. Purbasari Pancuran Mas

Dikenal pula sebagai RiverWorld karena memiliki koleksi ikan air tawar yang lengkap seperti Arwana, Piranha dan ikan raksasa Arapaima Gigas dari Sungai Amazon.

5.Museum Uang, Museum Wayang, Museum dan Perpustakaan Umum Daerah Poerbakawatja, Museum Reptil dan Serangga.

Selain berlibur anda juga dapat memanfaatkannya untuk belajar sejarah di museum ini.

6. Gua Lawa Purbalingga

Terletak di Desa Siwarak, Karangreja, 27 km dari Kota Purbalingga, ada batu Semar, relief Waringin Seto, Gua Dada Lawa, Pancuran Slamet, dll.

7. Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin Purbalingga

Tempat Wisata yang berupa kelenteng Tri Dharma yang berada di Jalan Gunung Kelir, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Kota, yang berdiri sejak 1972.

8. Kolam Pemandian Walik

Berada di Desa Walik, Kecamatan Kutasari, dan merupakan salah satu yang tertua di Purbalingga.

9. Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman Purbalingga

Tempat Wisata Purbalingga yang dibangun pada 1976 di Dukuh Rembang, Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, yang menjadi tengara tempat lahirnya Panglima Besar Jenderal Soedirman.

10. Wana Wisata Serang Purbalingga

Lokasinya berada sekitar 5 km dari Gua Lawa, yang bisa dimasuki melalui Baturaden di Kabupaten Banyumas, atau melalui Desa Serang di Kabupaten Purbalingga.

Nah, tentukanlah dari sekarang anda akan pergi kemana, dan kunjungi tempatnya dan jangan lupa ajak sanak sodara, maupun kawan dan sahabat anda agar liburan anda menjadi lebih menarik, selamat berlibuur.

(sumber: http://pengenliburan.com/10-tempat-wisata-terbaik-di-purbalingga.html)

Read More

Daftar Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 Kecamatan (226 Desa dan 13 Kelurahan):

1. Kec. Bobotsari (16 Desa)

2. Kec. Bojongsati (13 Desa)


3. Kec. Bukateja (14 Desa)


4. Kec. Kaligondang (18 Desa)


5. Kec. Kalimanah (17 Desa)


6. Kec. Karanganyar (13 Desa)


7. Kec. Karangjambu (6 Desa)

8. Kec. Karangmoncol (11 Desa)

9. Kec. Karangreja (7 Desa)

10. Kec. Kejobong (13 Desa)

11. Kec. Kemangkon. (19 Desa)

12. Kec. Kertanegara (11 Desa)

13. Kec. Kutasari (14 Desa)

14. Kec. Mrebet (19 Desa)

15. Kec. Padamara (14 Desa)

16. Kec. Pengadegan (9 Desa)

17. Kec. Purbalingga (13 Kelurahan)

18. Kec. Rembang (12 Desa)

Read More

Mengenal Purbalingga Lebih Dekat

(foto: panoramio.com)

Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764 Ha yang berdasarkan bentang alamnya terbagi menjadi 2 daerah yakni daerah utara yang cenderung merupakan daerah berbukit & daerah selatan dengan kecenderungan merupakan daerah dataran rendah.

Wilayah purbalingga meliputi ketinggian dari 40 m dari permukaan laut sampai dengan kurang lebih 3000 m diatas permukaan laut ini adalah suatu potensi yang terhampar yang harus kita daya gunakan secara arif dan bijaksana yang sudah barang tentu kesemuanya itu kita arahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

Jarak kota Purbalingga dari ibu kota Propinsi Jawa Tengah yakni Semarang adalah 191 km atau ditempuh dengan jalan darat kira-kira 4 jam. Untuk mencapai Yogyakarta dengan perjalanan darat kira-kira 4 jam atau sekitar 200 km sedangkan jarak antara Purbalingga dengan Jakarta kira-kira 400 km dengan waktu tempuh kira-kira 9 jam.

Kabupaten Purbalingga pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat.

Geografi

Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto.

Pembagian administratif

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga.

Industri

Di Purbalingga ada banyak industri dengan bahan baku rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (eye-lash) atau juga dibuat “wig” atau rambut palsu serta sanggul maupun hair piece yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau juga high-light secara temporer di rambut kita. Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kuali dan panci tembaga. Knalpot Braling cukup terkenal di kalangan pemilik mobil, sbg alternatif suku cadang murah.

Pariwisata

Wisata alam yang terdapat di kabupaten ini adalah ‘Gua Lawa’ yang terletak di Kecamatan Karangreja, 25 km sebelah utara Purbalingga. Obyek wisata lainnya adalah Desa Wisata Karangbanjar, yakni permukiman tradisional yang juga terdapat kerajinan rumah tangga; dan Monumen Jenderal Soedirman di Kecamatan Rembang.

Objek wisata air Bojongsari (Owabong) juga merupakan objek wisata favorit. Saat ini ada banyak arena bermain yang melengkapi Owabong ini. Di samping kolam renang juga ada kolam arus, arena go-kart, water boom, arung jeram, permainan air dan sebagainya. Benar-benar suatu tempat yang layak dikunjungi.

Pendakian Gunung Slamet dapat dimulai dari Pos Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Rute ini termasuk rute paling populer bagi para pendaki.

Museum tempat kelahiran P.B Jenderal soedirman,yang terletak di kec. Rembang.museum tersebut memiliki patung jendral Soedirman,ranjang kayu tempat beliau tidur waktu bayi,perpustakaan,masjid,dan relief kisah kehidupanya

Kuliner

Makanan yang paling dikenal di Purbalingga adalah “mendoan”; ini adalah makanan yang dibuat dari tempe kedele. Istimewanya, pembuatan mendoan diproses mulai dari saat membuat tempenya; jadi mendoan tak bisa dibuat dari sembarang tempe. Tempe mendoan adalah tempe tipis yang dibuat melebar/meluas. Untuk membuat mendoan, tempe ini di beri tepung yang dibumbu garam, ketumbar dan daun bawang. Digoreng sebentar sehingga masih terasa lunak, bila digoreng agak lama akan menjadi tempe “muledi” yang sedikit agak liat. Lebih lama lagi sampai kering maka disebut tempe “keripik”.

Purbalingga juga dikenal sebagai tempat pabrik Slamet, yang memproduksi permen “Davos” sejak tahun 1931, permen ini sangat dikenal sejak zaman dulu. Sroto (di Purbalingga, soto disebut sroto, entah kenapa) juga terkenal, terutama soto kriyiknya. Di sini setelah daging ayam disuwir untuk sroto maka “rongkong”nya (tulang dada)digoreng kering dan disajikan sebagai lauk sroto. Rasanya garing dan kriyik-kriyik, itu sebabnya disebut sroto kriyik. Rasanya, wah ok punya. Ada lagi, makanan camilan yang disebut nopia, asalnya juga dari Purbalingga, sekitar tahun 50 an keluarga Ting Lie Liang memulai usaha bikin penganan nopia yang juga disebut telor gajah. Bantuknya putih dari tepung terigu berisi gula jawa. Sekarang nopia yang lebih dikenal adalah buatan pak Narwan dari Banyumas. Pak Narwan ini adalah mantan karyawan dari pabrik nopia original di Puirbalingga.

Tokoh terkenal

• Jenderal Soedirman, jenderal besar pertama di Indonesia. Legenda dalam dunia militer Indonesia, pakar perang gerilya dan terkenal gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
• Syekh Nahrawi al banyumasyi, Beliau adalah seorang ulama yang sangat masyhur di tanah Arab. Beliau banyak mempunyai murid dan bahkan menjadi hakim agung di Arab Saudi (lihat; Islam transformasi; Azyumardi Azra; Gramedia; 1997). Syeh Nahrowi ini wafat pada tahun 1926 di Makkah.
• KH Abu ‘Amar, beliau adalah kakak dari Syeh Nahrowi al Banyumasi. KH Abu ‘Amar ini adalah seorang intelektual muslim yang sangat disegani tidak saja pada regional Banyumas akan tetapi juga nasional. Kancah beliau di tingkat nasional bisa ditelusur ketika beliau berteman akrab dengan seorang hakim belanda yang sangat terkenal yaitu Prof. Terrhar. Diskusi yang intens KH ‘Abu ‘Amar ini dengan Terhar ini kemudian memunculkan perlunya sebuah peradilan bagi kaum inderland tersendiri yang terpisah dengan landrat yang ada ketika itu. Peradilan ini hanya diberlakukan buat kaum inderlands yang berhubungan dengan hukum-hukum perdata (Begerlijc Wetbook). Sektor yang diurus oleh peradilan ini meliputi pernikahan, perceraian, hukum waris. Peradilan ini kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama, yang peradilan agama ini telah berkembang sekarang sampai keseluruh persada nusantara. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, pengadilan agama ini sekarang telah menjadi salah satu dari empat peradilan di Indonesia. Dan sekarang pengadilan Agama telah sama kedudukannya dengan pengadilan umum serta dibawah satu atap Mahkamah Agung. Bahkan kewenangan Pengadilan Agama kini telah meluas tidak saja hal-hal yang berkenaan denngan hukum Perdata tapi juga menerima sengketa pidana yang bersifat syariah.
• KH Mohammad Ngisom, beliau adalah putra dari KH Abu ‘Amar. Beliau merupakan ulama yang sangat disegani di Nusantara. Beliau pada masa mudanya berdakwah tidak saja di Indonesia tapi juga di Singapura, timur tengah bahkan sampai Rusia. Penuturan secara lisan yang writer himpun menyatakan bahwa ketika beliau di singapura melakukan dakwah sampai hampir puluhan tahun. Sampai kemudian beliau mempunyai istri orang singapura. Tidak hanya itu sekembalinya beliau berdakwah melanglang buana, kemudian beliau juga aktif di partai politik masyumi. Karier politik beliau cukup cemerlang dengan menjadi ketua DPRD Kab. Purbalingga pertama kalinya.
• KH R Abdul Mu’in, cucu dari KH Abu ‘Amar. Kemudian ada pula Drs. H Abbas Mu’in MA.
• Abdullah Sya’roni, SH., adalah mantan duta besar RI yang berkuasa penuh atas negara syiria, lebanon dan palestina. beliau juga adalah putra asli Kauman Purbalingga, yang juga masih berkait erat keturunan KH Abu’Amar.
• KH Ahsin Ma’ruf, beliau ini asalnya dari desa Kertanegara Purbalingga. Masa mudanya beliau habiskan beraktivitas di organisasi keagamaan. Hingga kemudian beliau mewakili Purbalingga untuk duduk di DPRD Propinsi jawa Tengah periode 1971-1977.
• H. Supriyadi, beliau berasal dari desa Kalijaran kecamatan Karanganyar. masa mudanya memang telah bergelut dengan dunia politik. Baginya politik itu adalah sesuatu yang sangat mengasikkan. Belaiu adalah putra dari KH Hisyam Amrullah, seorang panutan yang sangat disegani di Purbalingga. KH Hisyam ini merupakan ulama yang sangat pilihan terutama dibidang falaq atau astronomi dan beliau ini juga banyak sekali menciptakan dan telah diterbitkan syair-syair karangan beliau yang berupa puji-pujian. Terakhir beliau menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1984-1989 utusan daerah.

Sumber: http://kotaperwira.com/profil/tentang-purbalingga#ixzz4BvZlO99L 

http://facebook.com/kotaperwiracom 

Read More

Sejarah Purbalingga

Sebuah nama yang pasti tidak akan tertinggal ketika membicarakan sejarah Purbalingga adalah Kyai Arsantaka, seorang tokoh yang menurut sejarah menurunkan tokoh-tokoh Bupati Purbalingga.Kyai Arsantaka yang pada masa mudanya bernama Kyai Arsakusuma adalah putra dari Bupati Onje II. Sesudah dewasa diceritakan bahwa kyai Arsakusuma meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di desa Masaran (Sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) diambil anak angkat oleh Kyai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kyai Ageng Giring dari Mataram.

Pada tahun 1740 – 1760, Kyai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagendolan (sekarang termasuk wilayah desa Masaran), suatu wilayah yang masih berada dibawah pemerintahan Karanglewas (sekarang termasuk kecamatan Kutasari, Purbalingga) yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak riwayat yang menceritakan tenang heroisme dari Kyai Arsantaka antara lain ketika terjadi perang Jenar, yang merupakan bagian dari perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Paku Buwono II dikarenakan Pangeran mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakanya yang lemah terhadap kompeni Belanda.

Dalam perang jenar ini, Kyai Arsantaka berada didalam pasukan kadipaten Banyumas yang membela Paku Buwono. Dikarenakan jasa dari Kyai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada perang Jenar, maka Adipati banyumas R. Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsantaka yang bernama Kyai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Kyai Arsantaka yakni Kyai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III.

Masa masa pemerintahan Kyai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kyai Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat, maka pusat pemerintahan dipiindah dari Karanglewas ke desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan pendapa Kabupaten dan alun-alun. Nama Purbalingga ini bisa kita dapati didalam kisah-kisah babad. Adapun Kitab babad yang berkaitan dan menyebut Purbalingga diantaranya adalah Babad Onje, Babad Purbalingga, Babad Banyumas dan Babad Jambukarang. Selain dengan empat buah kitap babat tsb, maka dalam merekonstruksi sejarah Purbalingga, juga melihat arsip-arsip peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan dalam koleksi Aarsip Nasional Republik Indonesia.Berdasarkan sumber-sumber diatas, maka melalui Peraturan daerah (perda) No. 15 Tahun 1996 tanggal 19 Nopember 1996, ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Purbalingga adalah 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1246 Hijriah atau 3 Rajab 1758 Je.

Peninggalan Sejarah

Selain kekayaan budaya dan beberapa macam upacara tradisional, di Purbalingga terdapat berbagai peninggalan sejarah purbakala. Benda- benda purbakala tersebut tersebar di wilayah Purbalingga, antara lain :

• Batu Lingga
  Berada di desa Candinata Kecamatan Kutasari + 8 km dari kota Purbalingga, merupakan penginggalan nenek moyang.
• Gua Genteng
  Berada di desa Candinata Kecamatan Kutasari + 8 km dari kota Purbalingga. Gua ini letaknya di lereng bukit terbentuk dari lelehan lava yang membeku, gua ini kadang-kadang dikunjungi oleh orang-orang yang ingin bersemedi.
• Giri Cendana
  Berada di desa Kojongan kecamatan Bojongsari + 5 km dari kota Purbalingga. Merupakan makam Bupati Purbalingga yang bergelar Adipati Dipokusumo, Adipati Dipokusumo ini memegang tapuk pimpinan pemerintahan Kabupaten Purbalingga, yaitu Dipokusumo II,III, IV, V dan VI, sedangkan adipati yang pertama adalah Raden Tumenggung Dipayuda III, yang mulai memerintah pada saat ditetapkannya KabupatenPurbalingga pada tanggal 18 Desember 18830.
• Gombangan
  Berada di Dukuh Brubahan Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari + 5 km ke utara dari arah kota purbalingga. Merupakan tempat mandi yang berupa sumber mata air dan ramai dikunjungi pada malam hari, terutama pada malam jum?at kliwon. Menurut kepercayaan masyarakat, mata air tersebut dapat memberikan tuah bagi yang mandi ditempat ini dan konon awet muda, dapat mendapatkan jodoh dan naik derajat.
• Sendang / Petirtaan
  Berada di desa Semingkir, Kecamatan Kutasari + 7 km dari kota Purbalingga. Sendang ini konon dapat memberikan tuah bagi yang mempercayainya. Di kunjungi pada malam malam tertentu.6. MAKAM KYAI WILAH Berada di desa Karangsari kecamatan Kalimanah + 5 km dari kota Purbalingga. Merupakan tokoh beragama islam yang cukup berpengaruh. Tempat ini sering dikunjungi orang-orang yang ingin mendoakan dan mengharap berkah dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
• Batu Lingga, Yoni dan Palus
  Berada di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon + 14 km dari kota Purbalingga. Merupakan peninggalan pada masa hindu.
• Makam Narasoma
  Berada di kelurahan Purbalingga Lor kecamatan Purbalingga9. ARDI LAWET Berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang + 30 km dari kota Purbalingga. Merupakan obyek wisata ziarah, karena sebagian besar pengunjungnya adalah para peziarah yang menginginkan berkah dari syekh Jambu Karang, seorang tokoh penyebar agama Islam di daerah Kab. Purbalingga. Di tempat ini terdapat kuku dan rambut Syekh Jambu Karang yang dikeramatkan. Hari-hari ramai adalah Rabu Pon, karena menjelang malam Jum?at kliwon atau Kamis Wage diadakan upacara buku klambu dan yang paling ramai dikunjungi adalah Rabu Pon Bulan Suro. Untuk mencapai lokasi ke Ardi Lawet dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu : Purbalingga – Bobotsari – Karanganyar – Karangmoncol – Rajawana – Panusupan – Ardi Lawet, atau Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Rembang – Rajawana – Panusupan – Ardilawet

Sumber: http://kotaperwira.com/profil/sejarah-purbalingga#ixzz4BvYH0NDg
http://facebook.com/kotaperwiracom 

Read More

DEMOGRAFI BONUS INDONESIA BAGAI PISAU BERMATA DUA

 Beberapa tahun kedepan Indonesia akan mengalami sebuah peristiwa penting dimana penduduk Indonesia berada pada usia produktif yang lebih dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi di Indonesia sendiri akan terjadi pada tahun 2020-2035 . Bonus Demografi yang dimaksud yaitu ketika negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia Produktif dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan.

Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter Dependency Ratio (angka beban ketergantungan) yang cukup rendah, yaitu mencpai 44. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung sekitar 44 penduduk tidak produktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia tahun 2010 menunjukkan Dependency ratio Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 dependency ratio memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6. Angka dependency ratio ini akan semakin kecil lagi pada tahun 2020 hingga 2030, yang akan menciptakan bonus demografi untuk Indonesia.

(foto: www.aktual.com)

Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai 2020. Tentu saja ini merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun  untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimanakah strategi negara  dalam menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas?

Mengapa demikian? Jika kita menganalogikan hal ini, peristiwa bonus demografi tak bisa dihindarkan karena manusia akan selalu tumbuh dan menghasilkan keturunan namun saat ini yang terpenting adalah  bagaimana Indonesia mampu mengambil kesempatan dalam menghadapi bonus demografi di era dimana Indonesia akan menghadapi MEA dan Perdagangan Bebas karena tidak menutup kemungkinan jika kita tidak dapat meresponnya dengan baik justru akan menjadi malapetaka bagi Negara Indonesia sendiri.

Jika kita menguraikan problematika bangsa Indonesia dalam menyikapi bonus demografi ialah  paling nyata adalah ketersedian lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di tahun 2020-2035?

Mirisnya ketika lapangan pekerjaan yang tersedia cukup banyak, mampukah sumber daya manusia Indonesia  yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional. Berkaca dari fakta yang ada sekarang, indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI) Indonesia masih rendah. Dari 182 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara dikawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan enam dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Tingkat HDI ini terbukti dari tidak kompetitifnya. pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri.

Yang terjadi pekerja Indonesia di luar negeri kebanyakan adalah menjadi asisten rumah tangga. Karena minimnya pendidikan dan sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia memaksa WNI mencari penghidupan layak di negeri tetangga, maksud hati memperoleh perubahan nasib yang lebih menyakitkan pahlawan devisa kita harus  disiksa dan direndahkan. Untuk tingkat dalam negeri sekali pun, pekerja Indonesia masih kalah dengan pekerja asing. Hal ini ditandai dari banyaknya peluang kerja dan posisi strategis yang malah ditempati tenaga kerja asing.

Saat ini adalah bagaimana Bangsa Indonesia mampu menyikapi Bonus Demografi menjadi sebuah kesempatan mampu mensejajarkan Indonesia dengan Negara maju lainnya, perlu disadari bahwa bonus demografi merupakan kepentingan nasional yang perlu disikapi bersama, peran serta Pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus menyiapkan paket kebijakan dan regulasi yang pro rakyat baik itu rencana strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

Terutama pembenahan kebijakan di sector pendidikan dan kesehatan, hal ini sangat vital dikarenakan bagaimana pemerintah mampu mempersiapkan SDM yang berdaya saing. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia inilah yang harusnya segera diselesaikan mulai dari sekarang, jauh sebelum bonus demografi datang. Jangan sampai hal yang menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar

Mirisnya melihat pembangunan kependudukan seolah terlupakan dan tidak dijadikan underlined factor. Situasi politik dan krisis yang terjadi hampir disegala sector serta kebijakan yang normative yang berpola pada pencitraan semu mengharuskan pertumbuhan SDM kita mengalami stagnasi. Padahal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun (sampai tingkat SMA/SMK). Serta perbaikan infrastruktur fasilitas sekolah menjadi hal penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pembenahan system pendidikan merupakan hal yang fundamental bagaimana tidak pergantian kurikulum kita seolah-olah mengesankan generasi muda kita menjadi kelinci percobaan system pendidikan.

      Disatu sisi Meningkatkan anggaran untuk Kesehatan dengan meningkatkan kualitas tenaga medis seperti Dokter, Bidan, Perawat , peningkatan saranana dan prasaranana kesehatan seperti: pembangunan fasilitas kesehatan di daerah yang belum memiliki, manambah kelengkapan fasilitas kesehatan, fasilitas Rawat inap, penambahan Rumah sakit milik pemerintah sebagai pemberi layanan kesehatan gratis, dan lain sebaginya. Penyediaan layanan kesehatan dalam kerangka bonus demografi diperioritaskan kepada penduduk usia 0-18 tahun (usia emas), layanan kesehatan juga ditujukan kepada penduduk usi 19-21 tahun, karena sebagi penduduk yang akan memasuki dunia kerja. Sehingga kualitas kesehatan penduduk usia ini perlu diperhatikan sebagi syarat kesiapan dalam memasuki dunia kerja.

Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset Negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah jika berhasil mengambilnya. Satu sisi yang lain adalah bencana seandainya kualitas SDM tidak dipersiapkan. Sejatinya sebuah bangsa yang kuat harus mempunyai perencanaan, termasuk membangun SDM berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa. Jika momentum bonus demografi ini dapat kita raih dan dimanfaatkan dengan baik, bukan mustahil Indonesia bisa menjadi negara besar yang pantas disejajarkan dengan Negara adidaya lainnya.

Read More